5 Usulan Menag untuk Pemerintah Saudi

JAKARTA, SM–Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah tiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja selama enam hari di Saudi Arabia. Bersama Menteri Kesehatan Nila Djuwita F.Moeloek dan tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kunjungan Menag ini kali untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1437H/2016M, termasuk menandatangani MoU dengan Menteri Urusan Haji Saudi, Bandar Muhammad Hajjar.

Menurutnya, setiap tahun, jelang pelaksanaan ibadah haji, negara-negara pengirim jamaah haji, termasuk Indonesia, melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Saudi.  Kesempatan bertemu Menteri Urusan Haji Saudi  dimanfaatkan Menag untuk  menyampaikan beberapa usulan peningkatan kualitas layanan haji. “Usulan itu tidak hanya semata peningkatan layanan jamaah haji Indonesia, lebih utama Pemerintah Indonesia mengajukan usulan agar kenyamanan jamaah haji dunia bisa didapat,” terang Menag seperti dalam rilis resminya yang diunggah pada (16/3).

Berikut usulan perbaikan yang disampaikan Menag Lukman kepada Menteri Urusan Haji Saudi Arabia:

1. Perbaikan kualitas tenda di Arafah agardibuat permanen dan lebih kokoh. Pengalaman tahun 2015, beberapa tenda jamaah Indonesia roboh karena angin. “Setidaknya tenda di Arafah agar dibuat seperti tenda di Mina,” tutur Menag.
2. Pembangkit listrik permanen yang dapatmemenuhi seluruh kebutuhan listrik selama jamaah di Arafah.  Jamaah haji dunia pada setiap penyelenggaraan ibadah haji berkisar 2 juta orang, dan itu tentu membutuhkan konsumsi listrik yang sangat besar. “Diperlukan pembangkit listrik yang relatif permanen di Arafah,” tegas Menag.
3. Tenda Mina dibuat bertingkat. Mina adalah wilayah yang jelas batas-batasnya. Luas wilayah ini sekitar 7,8 km2, namun yang bisa didiami hanya 4,8 km2 karena selebihnya adalah pegunungan batu. Sementara itu, ketika menginap di Mina, seluruh jamaah haji diharuskan berada dalam kawasan ini. Padahal, total jamaah haji setiap tahunnya  berkisar 2 juta orang, sangat padat. “Tenda jamaah di Minaperlu dibuat bertingkat seperti Jamarat (tempat lontar jumrah), sehingga  tidak ada jamaah yang ditempatkan di luar Mina,” kata Menag.
4. Penyediaan fasilitas pos kesehatanemergency pada rute jamaah dari tenda di Mina menuju Jamarat. Keberadaan pos kesehatan  diperlukan untuk mengantisipasi jamaah yang butuhpertolongan kesehatan saat dalam perjalanan dari Mina ke Jamarat atau sebaliknya. “Tahun lalu kita melihat kondisi seperti itu tidak bisa dilayani denganbaik karena keterbatasan sarana kesehatan bagijamaah haji,” ujarnya.
5. Menanyakan perkembangan pengurusan  santunan bagi  jamaah haji yang menjadi korban jatuhnya crane di Masjidil Haram. Ada 61 korban dari Indonesia, terdiri dari: 12orang wafat, dan 49 luka-luka. Pemerintah Saudi Arabia menjanjikan untuk memberikan santunan kepada mereka. “Menteri Urusan Haji Saudi tegas mengatakan bahwa realisasi pencairan ini sudah mendekati penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian tahapan yang cukup panjang. Dua kementerian yang mengurus ini, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, pada saatnya akan menyampaikan secara resmi dan merealisasikannya,” jelas Menag. [fathur]