KUTAI TIMUR (SM)–Bupati Kutai Timur Ir. H. Ismunandar, membuka secara resmi acara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Masjid Al Faroek, Bukit Pelangi Agung Sangatta. Pembukaan ditandai dengan menabuh Tamborin, dampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang.
Pra acara segera dimulai, dengan mengawali persembahan Tari Sekapur Sirih, yang merupakan adat Masyarakat Kutai Kartanegara dalam penyambutan tamu, dengan diiringi tarsul atau sajak yang menceritakan sukacitanya atas kehadiran Bupati Kutai Timur H. Ismunandar dan rombongannya pada acara Pembukaan MTQ ini.
Ketua LPTQ Kutai Timur Drs. H.Mugeni dalam laporannya mengatakan bahwa peserta MTQ XII Kutai Timur, terdiri dari 1180 orang kafilah, Tilawah 126 orang, Fahmil 42 orang, Syarhil 42 orang, Hifdil 23 orang, Kaligrafi 76 orang, Tafsir 14 orang dan Musabaqah Menulis Al Qur’an sebanyak 19 orang,
“Jadi total yang ikut bertanding adalah 300 orang. Dewan hakim 78 orang dan 18 panitera. Dewan Hakim diketuai oleh KH. Gusti Samad, BA serta ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua masyarakat Kutai Timur yang telah mensukseskan MTQ ini, kami berharap agar dapat menyaksikan pembukaan MTQ sampai selesai,” katanya seperti dikutip kemenag.go.id (19/4).
Fahmi Rasyad, Kepala Kantor Kementerian Agama Kutai Timur memberikan sambutan bahwa: “MTQadalah sebagai forum silaturahmi kaum muslimin dengan menampilkan semangat persatuan dan perlombaan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Alquran agar memahami makna dan isinya, serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari hari.
Yang saya amati sekarang bahwa pengembangan MTQ masih pada tahap seni, namun belum pada tahap pelaksanaan. Maka kita harus cermati mencari solusinya, agar Al-Qur’an dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bupati Kutai Timur H. Ismunandar mengucapkan, “Selamat bertugas bagi dewan hakim dan panitera semoga pelaksanaan MTQ sukses dan berkah, serta mengatakan agar pelaksanaan MTQ tahun depan akan dilaksanakan di kecamatan, agar kemeriahan MTQ dirasakan di kampung. Adapun penunjukannya kami serahkan kepada ketuaLPTQ,” katanya.
Kenapa dikembalikan ke kecamatan? Karena kita ingin tahu bagaimana masyarakat desa dan kecamatan sebagai subjek gerakan desa membangun untuk kemandirian dan kedaulatan desa, tentu saja anggarannya harus dimasukan ADD ke BPD.
