SM| Jakarta–Pemerintah berharap kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi berbasis keagamaan dapat membantu upaya mengurangi ketimpangan. Lembaga berbasis keagamaan dinilai telah mengakar kuat di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ketika memberikan sambutan dalam Peresmian Program Santipreneur dan Petani Muda di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu, Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu 26 Desember 2018.
Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Darmin menyebutkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia. Jumlah santrinya mencapai lebih dari 4 juta orang.
Sekadar informasi, Program Kemitraan Ekonomi Umat memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat–kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya UMKM–dengan kelompok usaha besar.
Program Santripreneur dan Petani Muda yang diresmikan hari ini juga merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat.
Kemenko Perekonomian selama ini telah mendorong dan memfasilitasi 16 kelompok usaha besar untuk bermitra dengan pondok pesantren dan kelompok masyarakat berbasis keagamaan.
Selain dengan Ponpes, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan beberapa Ormas Besar Isla. Ke depan akan dilakukan kolaborasi dengan Ormas lainnya.
Sasaran program ini adalah santri tingkat akhir, alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru lulus sekolah atau kuliah, serta tunakarya yang berminat pada usaha di bidang pertanian.
Para peserta program akan mengikuti kegiatan pelatihan serta pengembangan usaha pertanian pasca pelatihan. Pengembangan komoditas pertanian dilakukan pada produk bernilai ekonomi tinggi khususnya hortikultura yang diintegrasikan dengan usaha peternakan dan perikanan.
Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan fasilitasi dalam aspek penyediaan lahan, akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pendampingan.
Darmin menambahkan upaya mengurangi ketimpangan selanjutnya dapat dilakukan dengan membangun logistik yang efisien. Serta dirancang program transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial.
“Dengan begitu, kita bisa menjadi bangsa dan negara yang makin tahan dengan gejolak ekonomi global,” kata dia. [fr]