SUARAMASJID| Jakarta–Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggelar refleksi akhir tahun 2017. Selain tentang internal organisasi, Parmusi juga menyikapi kondisi umat Islam di Indonesia.
“Di internal, Parmusi sejak muktamar di Batam sudah memiliki paradigma baru, beralih dari politik oriented menuju dakwah oriented. Jadi ke depan, kita benar-benar menjadi organisasi dakwah dan sosial,” ujar Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Sedangkan tentang kondisi umat Islam, merunut Usamah, tahun 2017 banyak sekali kejadian-kejadian atau upaya-upaya kelompok tertentu yang mencoba memisahkan Islam dan politik, padahal seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dalam Islam jelas-jelas diatur dalam al-Qur’an dan al-Hadis.
“Dalam bidang dakwah masih ada kriminalisasi ulama, seperti kasus Alfian Tanjung, beliau sendiri adalah direktur Bela Negara Parmusi. Kemudian di media sosial, misalnya akun facebook FPI diblokir sehingga ruang dakwah FPI dibatasi. Di era globalisasi seharusnya tidak dilakukan cara-cara seperti ini, namun perlakuan facebook seperti di negara komunis, yang kontennya bertentangan itu diblokir. Parmusi menggugat apa yang dilakukan oleh facebook ini,” ungkap Usamah.
Parmusi juga menyikapi masalah Perppu Ormas yang disahkan menjadi UU oleh DPR. Menurut Usamah, sebagai negara demokrasi harusnya pendapat dakwah diberi ruang seluas-luasnya. “Perppu ormas yang menghilangkan proses peradilan, ini bertentangan dengan UUD 45. Dan saya mengingatkan Presiden bahwa ini seperti jebakan yang dilakukan anak buahnya yang menyebabkan citra beliau jadi buruk,” katanya.
Di bidang ekonomi, Parmusi menilai kesenjangan si kaya dan miskin makin tinggi. “Pertumbuhan ekonomi kita lambat, karena itu kita mengusulkan agar Presiden harus melakukan reshuffle tim ekonominya. Masih banyak putra putri bangsa yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan, bukan liberal,” cetus Usamah.
Kemudian dalam bidang sosial, Parmusi menilai kehidupan yang terjadi saat ini di Indonesia sudah tidak adil terhadap mayoritas pemeluk agama Islam. “Stigma intoleran, tidak Pancasilais, radikal dan tidak cinta NKRI, membuat mayoritas Muslim merasa “tidak nyaman”. Padahal sejarah membuktikan bahwa Pancasila dan NKRI adalah warisan ulama yang merumuskan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI,” jelasnya.
Parmusi juga menyikapi kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Menurut Usamah, arogansi presiden Amerika Serikat tersebut amat berbahaya bagi perdamaian dunia. “Karena itu, Parmusi mendukung penuh tindakan pemerintah RI untuk menggalang dukungan dunia agar Presiden Amerika membatalkan keputusan yang kontroversial tersebut,” tandasnya.
Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam, menegaskan organisasinya kini berorientasi pada dakwah. “Kita akan membina 35 ribu dai di seluruh Indonesia,” terang Usamah kepada wartawan di Tebet, Jakarta, Jumat (22/12).
Usamah menjelaskan di tiap kecamatan nanti ada lima dai yang diharapkan dapat membimbing umat untuk memperkuat akidah Islam dan sekaligus menuntun umat melakukan pilihan politiknya. “Bekerjasama dengan Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS) kita akan memilih pemimpin untuk kejayaan Islam,” jelasnya.
Lebih lanjut mantan wartawan Media Indonesia ini menerangkan, Parmusi dulu bergerak dalam bidang politik. Kader-kader Parmusi banyak mewarnai perpolitikan Islam di Tanah Air. Termasuk berbagai UU yang bernuansa syariah dan penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu walikota di wilayah Aceh adalah Wakil Ketua Parmusi.
Kini sudah tiga tahun Parmusi bergerak fokus dalam dakwah. “Tahun 2018 ini benar-benar Parmusi menjadi organisasi dakwah yang bebas dari organisasi sosial politik manapun,” jelas laki-laki asli Surabaya ini. Jadi kini Parmusi bergerak dalam bidang dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan.
Usamah menilai, ruang dakwah kini semakin sempit, karena adanya regulasi atau kebijakan aparat terhadap umat Islam. “Kriminalisasi ulama sampai kini belum berakhir. Orang berdakwah di masjid bisa dikriminalisasi,”terangnya.
Contohnya adalah Ustadz Alfian Tanjung (pengurus Parmusi) yang kini dikenakan hukuman dua tahun oleh pengadilan. Sedangkan orang-orang PKI yang jelas-jelas menampilkan wajah PKI di berbagai wilayah Tanah Air, tidak ada satupun yang dihukum,” jelasnya.[FR]
⇒ Kunjungi dan Dapatkan Berita Seputar Masjid dengan Cepat di ⇒ GOOGLE NEWS ⇐
